ASAS-ASAS HTN (HUKUM TATA NEGARA) : Mulai Pancasila hingga Legalitas

,

Nasucha.id – Asas HTN atau Hukum Tata Negara merupakan segala hal yang menjadi tumpuan dalam mengkaji HTN.

Asas berarti sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, sedangkan HTN adalah ilmu yang mengkaji tata negara.

Asas HTN dibagi menjadi lima, yaitu Pancasila; kesatuan; Pembagian Kekuasaan dan Check Belances; kesatuan; dan legalitas.

Objek asas Hukum Tata Negara sebagaimana objek yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan.

5 Asas HTN

Asas-asas Hukum Tata Negara yaitu:

Asas Pancasila

Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa.

Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya.

Dalam bidang hukum, pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut.

Pancasila sebagai Asas Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Asas Hukum, Kedaulatan rakyat dan Demokrasi

Menurut Jimly Asshiddiqie, asas kedaulatan dan demokrasi  yaitu gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi.

Asas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum.

Asas Negara Hukum

Asas Negara Hukum yaitu negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Baca juga:  Objek dan Subjek HAN (Hukum Administrasi Negara)

Asas Negara hukum (rechtsstaat) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.

Unsur-unsur/ciri-ciri khas Negara hukum atau Rechstaat adalah :

  1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.
  2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
  3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
  4. Adanya Undang-Undang Dasaer yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.

Asas Demokrasi

Asas demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung.

Azas Demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah Asas kekeluargaan.

Asas Kesatuan

Asas kesatuan adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi.

Asas Negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.

Asas Pembagian Kekuasaan dan Check Belances

Asas pembagian kekuasaan berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya.

Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif

2. Kekuasaan Eksekutif

3. Kekuasaan Federatif

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Trias Politica

1. Eksekutif

Baca juga:  Objek dan Lingkup Kajian Hukum Tata Negara

2. Legislatif

3. Yudikatif

Asas legalitas

Asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Atau dengan kata lain the rule of law not of man dengan dasar hukum demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Terima kasih, Nasucha.id.

 

1 Share 1.000 Love

Rahasia

Nasucha

Seorang yang sedang belajar untuk menjadi pemerhati "pendidikan anak". Khususnya anak kita nanti. UvU
Rahasia

Tinggalkan komentar