Asas-asas Dalam Kekuasaan Kehakiman

Nasucha id – Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka.

Tahukah kamu bahwa asas kekuasaan kehakiman di Indonesia harus merdeka.

Artinya bahwa dalam penyelenggaraan peradilan, kehakiman harus terbebas dari kekuasaan lainnya.

Sebelum membahas tentang asas kekuasaan kehakiman, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Kekuasaan kehakiman Indonesia merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (pasca-Amandemen) berdampak pada perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan.

Asas-asas Dalam Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh (1) Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

(2) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terkait konstitusi.

Selain itu terdapat Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh.

Pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum).

(source: wikipedia dengan beberapa perubahan)

ASAS-ASAS DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Di Indonesia kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Undang-undang no.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Seperti yang tertera pada pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselanggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Setelah kita mengetahui mengenai landasan konstitusi kekuasaan kehakiman, maka dari itu kita kembali kepokok bahasan yaitu, tentang Asas-asas Dalam Kekuasaan Kehakiman.

Di bawah ini terdapat beberapa asas yang kita kutip dari UU nomor 14 tahun 1970 lengkap beserta pasal-pasalnya.

Asas berdasarkan UU nomor 14 Tahun 1940

  1. Di Negara hanya ada peradilan negara tidak dibolehkan adanya peradilan-peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara. (pasal 3 ayat 1)
  2. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (pasal 4 ayat 1)
  3. Peradilan dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya yang ringan. (pasal 4 ayat 2)
  4. Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang. (pasal 5)
  5. Kekuasaan kehakiman bersifat menunggu atau pasif.
  6. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumanya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (pasal 14)
  7. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum.
  8. Semua pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara dengan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. ( pasal 15)
  9. Para pihak atau terdakwa mempunyai hak ingkar ( recusatie ) terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (pasal 28 ayat 1)
  10. Seseorang hakim yang terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua salah seorang anggota hakim, jaksa, penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. ( excusatie, pasal 28 ayat 2 )
  11. Semua keputusan hakim harus disertai alasan-alasan putusan. (pasal 23 ayat 1)
  12. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. (pasal 31)

Di atas merupakan asas-asas dalam kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang nomor 14 tahun 1970.

Jika terdapat kekurangan kami mohon maaf.

Jika dirasa perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan di bilik komentar.

Jika web ini diibaratkan sebagai rumah, maka kami sebagai tuan rumah mengajak teman-teman untuk berkunjung ke halaman rumah Nasucha id. Terima kasih.

1 Share 1.000 Love

Rahasia

Nasucha

Seorang yang sedang belajar untuk menjadi pemerhati "pendidikan anak". Khususnya anak kita nanti. UvU
Rahasia

Satu pemikiran pada “Asas-asas Dalam Kekuasaan Kehakiman”

Tinggalkan komentar