Definisi Hukum Internasional menurut Jhon Austin, Hugo dkk

,

Berikut kami paparkan definisi Hukum Internasional dari teori berbagai ahli. Di antaranya yaitu Jhon Austin, Hugo de Groot, George Jellinek, Zorn, Has Kalsen, Founchille, dkk.

Definisi Hukum Internasional

John Austin (1790-1859)

Dia menyatakan, bahwa hukum internasional bukanlah merupakan kaidah atau norma hukum, melainkan hanya merupakan etika dan norma kesopanan internasional saja. Pandangannya ini didasarkan pada pemahamannya tentang hukum pada umumnya. Hukum dipandang sebagai perintah, yakni perintah dan pihak yang menguasai kepada pihak yang dikuasai.

Pihak yang menguasai atau disebut penguasa, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak yang dikuasai. Pihak yang berkuasa memiliki kedaulatan, yang salah satu manifestasinya adalah kekuasaan membuat hukum, melaksanakan, dan memaksakan terhadap pihak yang dikuasainya.

Hal ini berarti, bahwa apa yang disebut hukum hanyalah perintah yang berasal dan penguasa yang berdaulat. Jika suatu peraturan tidak berasal dan penguasa yang berdaulat, peraturan semacam itu bukanlah merupakan hukum, melainkan hanyalah norma moral belaka, seperti norma kesopanan dan norma kesusilaan. Secara garis besar John Austin menyatakan bahwa hukum internasional itu bukanlah hukum melainkan sekadar aturan-aturan moral positif (rules of positive morality).

Hugo de Groot (Dalam mahzab Hukum Alam)

Hugo de Groot (Grotius) dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis (perihal Perang dan Damai) mengemukakan, bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.

Baca juga:  Keterkaitan Objek, Ruang Lingkup Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara dan Ilmu Negara Sebagai Dasar Kajian Hukum Tata Negara

Hukum internasional hanyalah bagian dan hukum alam, yakni hukum alam yang berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa atau masyarakat internasional. Oleh karena itu, hukum internasional pun mempunyai sifat dan kekuatan mengikat yang sama seperti hukum alam.

George jellinek (Dalam mahzab Hukum Positif)

Hukum internasional itu bukanlah sesuatu yang lebih tinggi dari kemauan negara (hukum nasional), tetapi merupakan bagian dari hukum nasional (c.q. Hukum Tata Negara) yang mengatur hubungan luar suatu negara (auszeres Staatsrecht).

Zorn (Dalam mahzab Teori Kehendak Negara)

Zorn berpendapat bahwa hukum internasional itu tidaklah lain dan pada hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Hukurn Internasional bukan suatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan negara.

Kelsen (Dalam mahzab Wina)

Berdasarkan mahzab Wina, Kelsen mengungkapkan bahwa ada dan mengikatnya kaidah hukum internasional didasarkan oleh ada dan mengikatnya kaidah hukum lain yang lebih tinggi. Ada dan mengikatnya kaidah hukum yang lebih tinggi itu didasarkan oleh ada dan mengikatnya kaidah hukum yang lebih tinggi lagi.

Demikian seterusnya hingga sampai pada suatu puncak piramida. Kaidah-kaidah hukum yang dinamakan kaidah dasar (grundnorm) yang tidak lagi dapat dijelaskan secara hukum melainkan harus diterima adanya sebagai hipotesa asal (ursprungshypothese). Menurut Kelsen, kaidah dasar dari hukum internasional itu adalah prinsip atau asas pacta sunt servanda. (Lihat: legalakses)

Founchille (Dalam mahzab Prancis)

Founchille mengungkapkan bahwa dasar mengikatnya hukum internasional itu, sebagaimana halnya dasar mengikat-nya setiap hukum, terdapat dalam kenyataan sosial yaitu pada kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat.

Demikian artikel tentang Definisi Hukum Internasional menurut teori Jhon Austin, Hugo de Groot, George Jellinek, Zorn, Has Kalsen, Founchille, dkk yang kami pilih berdasarkan Mahzab-nya. Sekian dan terima kasih. (nasucha id)

Baca juga:  Subjek dan Objek Hukum dalam Hukum Perdata

1 Share 1.000 Love

Rahasia

Nasucha

Seorang yang sedang belajar untuk menjadi pemerhati "pendidikan anak". Khususnya anak kita nanti. UvU
Rahasia

Tinggalkan komentar