Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Iptek dan Poleksosbudhankam

,

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Poleksosbudhankam – Semua orang dalam menggapai cita-cita tentunya akan menjalan hal-hal mendasar sebagai jalan. Membuat rincian maupun rancangan mengenai hal apapun terkait yang dicitakan. Pastinya juga akan melaksanakan rancangan tersebut.

Sama halnya dengan Negara. Untuk mencapai apa yang dicitakan, suatu negara harus memiliki sebuah rancangan. Seperti halnya Indonesia. Cita-cita NKRI sudah sangat jelas termuat dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (sumber: Kemenkeu)

Untuk mencapai cita-cita tersebut bangsa Indonesia pastinya membutuhkan yang namanya pembangunan. Namun dalam melaksanakan pembangunan, bangsa Indonesia tidak hanya membutuhkan sebuah rancangan. Pemikiran matang sangat dibutuhkan agar tidak terjadi pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus sesuai dengan Pancasila.

Pengertian Paradigma

Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul “The Structure Of Scientific Revolution”, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Paradigma yaitu pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu para illmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan yang bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut.

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakekatnya merupakan hasil kreativitas rohani (jiwa) manusia. Atas dasar kreativitas akalnya, manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan YME.

Tujuan dari IPTEK ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia, maka IPTEK pada hakekatnya tidak bebas nilai, namun terikat nilai-nilai. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai dalam pengembangan IPTEK, yaitu didasarkan moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Baca juga:  Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan Pkn

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Poleksosbudhankam

Pembangunan nasional dirinci dalam berbagai bidang antara lain politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang penjabarannya tertuang pada GBHN. Pembangunan yang sifatnya humanitis dan pragmatis harus mendasarkan pada hakekat manusia sebagai pelaksana sekaligus tujuan pembangunan, sebagai pengembangan Poleksosbudhankam. Maka pembangunan pada hakekatnya membangun manusia secara utuh, secara lengkap, meliputi seluruh unsur hakekat manusia yang monopluralis.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik artinya bahwa nilai-nilai pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia diimplementasikan sebagai berikut:

  1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya agama dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
  2. Mendahulukan kepentingan rakyat/demokrasi dalam pengambilan keputusan.
  3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan perioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan bangsa.
  4. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab.
  5. Nilai-nilai kejujuran, toleransi harus bersumber pada nilai-nilai ketuhanan YME.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi

Diartikan sebagai pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi tidak bias dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan, ekonomoi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistic dengan mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas.

Tujuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia agar lebih sejahtera, maka ekonomi harus menghindarkan diri dari persaingan bebas, dari monopoli, ekonomi harus menghindari yang menimbulkan penderitaan manusia dan yang menimbulkan penindasan manusia satu dengan yang lain.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya

Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya mengandung pengertian bahwa pancasila adalah etos budaya persatuan dalam masyarakat majemuk. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi perioritas, karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan.

Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam dari seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.

Baca juga:  Filosofi Pendidikan Kewarganegaraan

Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kecemburuan, kesenjangan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang Hankam

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum dan Pengembangan HAM

Produk hukum baik materi maupun penegakannya semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berfikir, sumber nilai dan sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia, sehi Indonesia, sehingga fungsi Pancasila sebagai paradigma hukum atau berbagai pembaharuan hukum di Indonesia.

Produk hukum dapat berubah dan diubah sesuai perkembangan zaman, perkembangan iptek dan perkembangan aspirasi rakyat. Namun sumber nilai (nilai-nilai Pancasila) harus tetap tidak beru harus tetap tidak berubah.

Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum merupakan sumber norma dan sumber nilai, bersifat dinamik nyata ada dalam masyarakat, baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradabannya maupun kemajuan ipteknya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam konsideransinya yang dimaksud HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Lebih lanjut UU tersebut menegaskan, demi tegaknya hak asasi manusia, maka semua bentuk pelanggaran HAM yang dapat diilakukan oleh perorangan, kelompok yang termasuk penguasa Negara dan aparat Negara baik yang disengaja maupun tidak sengaja harus dihindari.

Mungkin cukup segitu dulu penjelasan mengenai Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan. Teman-teman bisa memanfaatkan hashtag #Pancasila untuk mendapatkan informasi lainnya yang terkait. Semoga membantu dan Terima kasih.

1 Share 1.000 Love

Rahasia

Nasucha

Seorang yang sedang belajar untuk menjadi pemerhati "pendidikan anak". Khususnya anak kita nanti. UvU
Rahasia

Tinggalkan komentar