Sifat Konstitusi Indonesia (RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945)

, ,

Nasucha id – Sifat Konstitusi Indonesia – Secara umum, pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Secara garis besar setiap negara pasti memiliki konstitusi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Pengertian Konstitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konstitusi adalah (1) segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya), (2) undang-undang dasar suatu negara. Pendapat lain mengatakan bahwa konstitusi adalah adalah dokumen yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dalam melaksanakan pemerintahan. Konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis (misal: UUD), tapi dapat juga berupa kebiasaan, kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi.

Sifat Konstitusi Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam perjuangan Indonesia dari awal merdeka sampai saat ini, pernah berlaku konstitusi lain selain UUD 1945. Di antaranya yaitu pertama, UUD RIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

Kedua, UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Di sini selain kita mengkaji sifat UUD 1945, kita juga akan mengkaji sifat dari UUD RIS dan UUDS 1950. Hal tersebut bertujuan agar kita mengetahui sifat konstitusi Indonesia yang berlaku maupun pernah berlaku.

Sifat Konstitusi RIS (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat)

Dalam sejarah, Indonesia pernah menjadi negara Serikat. Singkatnya, hal ini akibat dari hasil perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar). Sifat UUD Republik Indonesia Serikat Tahun 1949  adalah rigid. UUD RIS disebut sebagai konstitusi bersifat Rigid karena mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemen.

Baca juga:  Proses Amandemen UUD 1945 | Dinamika UUD

Tertuang dalam BAB VI Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup bagian satu perubahan, pasal 190 ayat (1), (2), pasal 191 Ayat (1), (2), (3), bagian dua ketentuan-ketentuan peralihan pasal 192 Ayat (1), (2), pasal 193 Ayat (1),(2). Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai Konstitusi RIS, teman-teman bisa melihatnya di wiki.

Sifat Konstitusi UUDS 1950 (Undang-Undang Sementara 1950)

Tidak berlangsung lama berlakunya negara Serikat. Bagian-bagian negara Serikat menginginkan untuk bersatu kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkat cerita disusunlah UUDS 1950 sebagai konstitusi yang berlaku untuk sementara.

Sifat Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 adalah rigid. UUDS 1950 disebut sebagai konstitusi rigid karena dalam perubahannya mempersyaratkan prosedur khusus sehingga tidak semudah seperti merubah peraturan perundang-undangan biasa (UU). Diatur dalam pasal 140 UUDS 1950 ayat 1-4.

Sifat Konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945)

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bersifat rigid. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dikatakan bersifat rigid karena dalam perubahannya memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti tertera dalam pasal 37 ayat 1-5 UUD 1945, bahwa pengajuan perubahan minimal dilakuakan oleh 1/3 dari anggota MPR, dan dalam sidangnya dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR. Putusan harus disetujui oleh lima puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah anggota MPR. Syarat lain adalah dalam ayat 5 bahwa “Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Mungkin itu penjelasan dari kita mengenai sifat Sifat Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin mendalami lagi tentang konstitusi bisa manfaat hashtag #Konstitusi yang ada di Nasucha id ini. Terima kasih.

 

1 Share 1.000 Love

Rahasia

Nasucha

Seorang yang sedang belajar untuk menjadi pemerhati "pendidikan anak". Khususnya anak kita nanti. UvU
Rahasia

Tinggalkan komentar