Subjek dan Objek Hukum dalam Hukum Perdata

,

SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA. Pembahasan dalam artikel ini akan dipisahkan menjadi dua, yaitu pembahasan pertama mengenai Subjek Hukum dalam Hukum Perdata. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Objek Hukum dalam Hukum Perdata. Mari kita simak bersama-sama.

Sehingga dari pembahasan tersebut kita dapat mengetahui SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA.

SUBJEK HUKUM DALAM PERDATA

Menurut Algra pengertian subjek hukum (rechts subyek) adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid). Sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Subjek Hukum adalah Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasul dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (Naturlijke Person) dan Badan Hukum (Vicht Person) misalnya: PT, PN, Koperasi.

Subjek Hukum di sini dibagi menjadi dua, yaitu:

Manusia

Pengertian secara yuridis, ada dua alasan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum yaitu (1) Pertama, manusia mempunyai hak-hak subyektif. (2) Kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kendungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin). Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).

Setiap Manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan.

Syarat-syarat seseorang yang Cakap Hukum, di antaranya:

  1. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).
  2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
  3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
  4. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

Badan Hukum

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Badan hukum menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut: “Suatu badan yang didamping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain”.

Sarjana lain mengatakan bahwa “Badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang dipisahkan untuk tujuan tertentu (yayasan). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa “baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan person pendukung hak dan kewajiban.”

Baca juga:  Keterkaitan Objek, Ruang Lingkup Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara dan Ilmu Negara Sebagai Dasar Kajian Hukum Tata Negara

Jika dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

  1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri
  2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban
  3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
  4. Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bias melakukan jual beli.
  5. Mempunyai tujuan dan kepentingan.
  6. Semuanya ini dilakukan oleh para pengurusnya.

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

Badan hukum publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

Badan hukum privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirkan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

OBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum yang bersangkutan. Jadi objek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum.

Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BWI, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika. Di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa). Sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak/belum ada yang (dapat) memilikinya.

Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan sistem tertutup. Artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangkan. Termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan .

Pada masa kini, selain diatur di Buku II BWI, hukum benda juga diatur dalam:

  1. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, di mana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
  2. Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan.
  3. Undang-Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan objek hak milik.
  4. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband.

Doktrin membedakan berbagai macam benda menjadi:

Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud

Arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindahtanganan benda dimaksud, yaitu jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindahtanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindahtanganannya harus dilakukan dengan balik nama. Contohnya: jual beli motor dan jual beli rumah.

Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan:

Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie. Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan. Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan ( Ps. 163 BWI).

Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509 BWI). Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak (Ps.511 BWI). Misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya.

Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin-mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah (Ps.507 BWI).

Baca juga:  Pencurian Biasa, dengan Pemberatan, dan dengan Kekerasan Menurut ps 362 KUHP

Benda tidak bergerak karena undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotik, crediet verband, hak pakai atas benda tidak bergaerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak (Ps.508 BWI).

Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis

Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula. Oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama/sejenis serta senilai, misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah, dsb.

Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada, dan dapat diserahkan kembali. Seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan, dsb.

Benda sudah ada dan benda akan ada

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang objeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan (Ps.1320 btr 3 BWI).

Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan. Umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda-benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan.

Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi

Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi. Prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap, misalnya perjanjian memberikan satu ton gandum dapat dilakukan dalam beberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi. Maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya. Misalnya perjanjian sewa menyewa mobil. Tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya, dsb.

Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Arti penting pembedaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya. Umumnya berupa sertifikat/dokumen atas nama si pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, telpon, televisi, dsb.

Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tertib administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu, karena berlaku asas ‘siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya’. Contohnya, perhiasan, alat-alat rumah tangga, hewan piaraan, pakaian, dsb.

Mungkin cukup itu pembahasan mengenai SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA. Terima kasih. Nasucha id.

1 Share 1.000 Love

Rahasia

Nasucha

Seorang yang sedang belajar untuk menjadi pemerhati "pendidikan anak". Khususnya anak kita nanti. UvU
Rahasia

Tinggalkan komentar